TULUNGAGUNG,Kabarnews.net – Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Masyarakat Adil Sejahtera (LSM GMAS) resmi mengambil langkah tegas terkait polemik pembangunan Jembatan Bantengan di Kecamatan Bandung.
LSM GMAS secara resmi mengirimkan surat permohonan informasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung pada hari ini, Selasa (23/12).
Langkah ini diambil guna mempertanyakan dasar penunjukan perusahaan konstruksi asal luar daerah yang memenangkan kontrak pengerjaan proyek tersebut, yang dinilai sarat akan kejanggalan.
Pertanyakan Standar Kualifikasi
Ketua LSM GMAS, Langgeng, menyatakan bahwa pihaknya mencium adanya ketidakkonsistenan dalam proses penentuan pelaksana proyek. Ia meragukan alasan di balik pengabaian potensi kontraktor lokal Tulungagung yang secara kapasitas dianggap sangat mumpuni untuk membangun jembatan sekelas Jembatan Bantengan.
”Hari ini kami resmi memasukkan surat permohonan informasi. Kami ingin tahu apa pertimbangan teknis dan administratifnya. Apa kelebihan perusahaan luar tersebut hingga perusahaan lokal Tulungagung tidak diberi kesempatan?” tegas Langgeng saat ditemui di depan kantor Dinas PUPR.
Realisasi APBD yang Dinilai Tidak Pro-Lokal
Salah satu poin krusial yang disoroti GMAS adalah aspek kemanfaatan ekonomi bagi warga lokal.
Mengingat proyek ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Langgeng menilai seharusnya ada semangat untuk memberdayakan pengusaha dan tenaga kerja daerah.
”Dana ini dari APBD, uang rakyat Tulungagung. Seharusnya perputaran ekonominya kembali ke masyarakat kita sendiri, bukan justru ‘bocor’ ke perusahaan luar daerah,” imbuhnya.
Kekecewaan Setelah Upaya Audiensi
Lebih lanjut, Langgeng mengungkapkan rasa kecewanya mengingat LSM GMAS merupakan pihak yang cukup vokal mendorong percepatan pembangunan jembatan ini. Sebelumnya, pada Juni lalu, mereka telah melakukan audiensi agar proyek ini segera direalisasikan tahun ini demi kepentingan mobilitas warga.
Namun, hasil akhir dari penunjukan kontraktor ini justru terasa menyakitkan bagi perjuangan mereka. “Kami yang berjuang agar jembatan ini segera dibangun, tapi hasilnya justru dinikmati pihak luar. Ini terasa sia-sia bagi upaya kami dalam mengawal aspirasi masyarakat Bantengan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Tulungagung belum memberikan keterangan resmi terkait surat permohonan informasi yang diajukan oleh LSM GMAS. Masyarakat kini menunggu transparansi dari pihak terkait agar pembangunan infrastruktur di Tulungagung tidak menyisakan tanda tanya besar.
( tim)
