Tulungagung, Kabarnews.net – Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Masyarakat Adil Sejahtera (LSM GMAS) menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan tanggap dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Tulungagung.
Apresiasi ini diberikan menyusul diterimanya balasan surat permohonan informasi yang diajukan LSM GMAS terkait dugaan penerbitan akta kelahiran bermasalah yang melibatkan seorang ibu berinisial N.
Cepat Tanggap Balas Permohonan Informasi
Ketua LSM GMAS, Langgeng, menyatakan rasa puasnya terhadap kecepatan respons yang ditunjukkan oleh instansi tersebut.
“Hari ini kita menerima surat balasan permohonan informasi yang telah kami sampaikan kemarin. Tentunya kecepatan balasan ini kami apresiasi,” ujar Langgeng pada Selasa (11/11/2025).
Responsifnya Dukcapil ini dianggap sebagai langkah positif dalam upaya transparansi dan penyelesaian kasus yang meresahkan masyarakat.
Langkah Hukum Selanjutnya
Meskipun telah menerima balasan, Langgeng menambahkan bahwa substansi jawaban dari Dukcapil tersebut akan segera ditelaah lebih lanjut oleh tim internal LSM GMAS.
”Tentunya kami akan berkoordinasi dengan biro hukum lembaga terkait jawaban tersebut. Kita akan menentukan langkah selanjutnya setelah berkonsultasi,” tegasnya. Koordinasi ini penting untuk memastikan tindak lanjut yang paling tepat, baik secara hukum maupun sosial, dalam menanggapi informasi yang telah diberikan oleh Dukcapil.
Fokus pada Dugaan Akta Kelahiran Ganda
Sebelumnya, LSM GMAS diketahui telah menyerahkan langsung surat permohonan informasi ke Dukcapil terkait dugaan penerbitan akta kelahiran bermasalah. Masalah ini mencuat karena akta tersebut diduga merujuk pada kelahiran seorang bayi yang sama, namun tercatat dengan nama ibu yang berbeda.
Dugaan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai prosedur penerbitan dokumen kependudukan.
LSM GMAS Tulungagung berharap agar permasalahan serius ini dapat segera menemukan titik terang dan mendapatkan keadilan. Lebih dari itu, kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat umum untuk lebih mempunyai wawasan hukum dan memahami pentingnya integritas data kependudukan.
( red)
