TULUNGAGUNG,Kabarnews.net – Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung dalam menentukan pelaksana proyek infrastruktur menuai sorotan tajam. Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Adil Sejahtera (LSM GMAS) secara terbuka mengkritik penunjukan perusahaan konstruksi asal luar daerah untuk pengerjaan Jembatan di Desa Bantengan, Kecamatan Bandung.
Prioritas Pengusaha Lokal Dipertanyakan
Ketua LSM GMAS Tulungagung, Langgeng, menyatakan kekecewaannya atas keputusan Dinas PUPR. Menurutnya, proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya diprioritaskan untuk menggerakkan ekonomi lokal.
”Sumber dana pengerjaan konstruksi tersebut berasal dari APBD Tulungagung. Secara etika ekonomi daerah, manfaatnya harus kembali ke warga Tulungagung, termasuk pengusaha lokal, bukan justru dinikmati oleh perusahaan luar daerah,” tegas Langgeng saat ditemui media.
Langgeng juga mempertanyakan standar penilaian Dinas PUPR terhadap kompetensi kontraktor asli Tulungagung. Ia merasa aneh jika perusahaan lokal dianggap tidak mampu menangani proyek jembatan tersebut.
Indikasi Kejanggalan dalam Penunjukan
Pihak LSM GMAS mencurigai adanya pertimbangan non-teknis di balik penunjukan perusahaan luar kota ini. Langgeng mendesak adanya transparansi mengenai proses seleksi atau penunjukan penyedia jasa tersebut.
Menyikapi kebungkaman Dinas PUPR Tulungagung, LSM GMAS telah menyampaikan polemik ini kepada Bupati Tulungagung, H.Gatut Sunu Wibowo,S.E.,M.E.
Bupati selaku orang nomor satu di Tulungagung tersebut menyampaikan kepada LSM GMAS agar langsung menanyakan kepada OPD terkait.
“Mohon ma’af lbh baik di tanyakan saja dgn OPD terkait,” saran Bupati.
Kamis,25/12/2025.
Selanjutnya, setelah menerima jawaban dari Bupati, LSM GMAS terus akan menagih jawaban dari Dinas PUPR Tulungagung.
”Kami ingin tahu apa pertimbangan konkretnya. Apakah perusahaan lokal memang tidak mampu secara teknis, atau ada hal lain yang bersifat ‘misteri’ yang selama ini belum terungkap ke publik?” tambahnya dengan nada sangsi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Tulungagung belum memberikan keterangan resmi terkait alasan teknis maupun administratif di balik penunjukan kontraktor luar daerah tersebut.
( tim)
