BOJONEGORO – Kabarnews. Insiden ambrolnya plafon di gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro saat diguyur hujan deras menuai sorotan tajam. LSM perkumpulan independen peduli rakyat Bojonegoro (PIPRB) Yang beralamat di jl kapten Ramli lorong V Ledok wetan Bojonegoro Jawa Timur.
menyatakan sikap tegas untuk segera melayangkan surat permohonan Audit Investigatif kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur.
Langkah ini diambil karena munculnya kecurigaan bahwa intensitas hujan hanyalah pemicu, sementara akar masalah diduga terletak pada kualitas konstruksi yang rapuh.
Hujan Sebagai “Uji Kelayakan” Natural
Menurut laporan di lapangan, plafon tersebut runtuh saat wilayah Bojonegoro dilanda hujan lebat. Namun, LSM PIPRB menilai bahwa gedung pemerintahan seharusnya memiliki standar ketahanan yang mampu menghadapi cuaca ekstrem sekalipun.
“Hujan tidak bisa dijadikan alasan pembenaran. Bangunan publik sekelas gedung DPRD seharusnya memiliki safety factor yang tinggi. Jika hujan saja sudah membuat ambrol, maka ada pertanyaan besar mengenai spesifikasi material dan teknis pengerjaannya,” ujar manan. kamis 25/12/2025
Fokus Permohonan Audit ke BPK RI
PIPRB menegaskan bahwa surat yang akan dikirimkan ke BPK RI bertujuan untuk membongkar kemungkinan adanya kerugian negara.
Beberapa poin utama dalam draf surat tersebut meliputi:
Pemeriksaan Spesifikasi Teknis: Meminta BPK mengecek apakah ketebalan rangka plafon dan jenis material sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Uji Kelayakan Struktur: Menginvestigasi apakah ada kebocoran atap yang dibiarkan sehingga mempercepat pelapukan plafon.
Pertanggungjawaban Kontraktor: Meminta BPK menelusuri proses pengawasan saat proyek berlangsung dan tanggung jawab pelaksana konstruksi dalam masa pemeliharaan.
Desakan Transparansi
Insiden ini dianggap memalukan mengingat gedung DPRD adalah simbol wibawa daerah yang dibangun menggunakan uang rakyat dalam jumlah besar. PIPRB berharap BPK RI dapat turun tangan agar ada efek jera bagi rekanan atau pihak-pihak yang bermain dalam proyek infrastruktur di Bojonegoro.
“Kami ingin BPK melakukan audit menyeluruh secara independen. Rakyat berhak tahu apakah uang pajak mereka benar-benar jadi bangunan berkualitas atau justru dikorupsi,” tegas Mbah manan sapaan akrabnya. (Him/Red)
