BOJONEGORO – Kabarnews.net// Viralitas pemberitaan mengenai pro-kontra aksi LSM PIPRB yang melakukan pengambilan sampel dan uji lab beton secara mandiri pada proyek jalan rigid di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, memancing respons positif dari berbagai kalangan aktivis.
Sucipto Achmad Najib, Ketua Lembaga Tinggi Komando Pengendali Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara Republik Pria yang akrab disapa Kang Najib ini menilai aksi tersebut merupakan bentuk edukasi nyata bagi dunia pergerakan di Bojonegoro.
Menurut Kang Najib, apa yang dilakukan oleh LSM PIPRB adalah cerminan dari berjalannya fungsi kontrol pengawasan yang formatif.
Ia menegaskan bahwa setiap lembaga swadaya masyarakat seharusnya mampu menggerakkan program kerja sesuai bidangnya secara profesional.
“Langkah monitoring independen hingga tes beton mandiri ini menunjukkan kemampuan kerja sebuah lembaga yang didasari pengetahuan dan pengalaman. Ini adalah edukasi bagi seluruh aktivis LSM di Bojonegoro agar benar-benar memahami teknis di lapangan,” ujar Kang Najib saat berbincang dengan awak media Rabu 18/03/2026.
Lebih lanjut, Kang Najib menjelaskan bahwa tindakan berani tersebut justru membantu pemerintah dalam memastikan anggaran, baik dari APBD maupun APBN, terserap dengan hasil yang optimal. Dengan adanya pengawasan ketat dari elemen masyarakat yang memiliki skill mumpuni, potensi penyimpangan spesifikasi (spek) dapat diminimalisir.
Terkait adanya pro-kontra yang muncul di tengah masyarakat dan media sosial, Kang Najib menganggap hal tersebut sebagai dinamika yang wajar.
“Pro-kontra itu hal biasa. Wajar jika ada pihak-pihak yang merasa khawatir jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian. Namun bagi masyarakat dan pemerintah, aksi ini layak didukung. Tujuannya jelas, agar kualitas pembangunan sesuai spek dan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga,” tambahnya.
Sebagai tokoh yang dikenal dekat dengan komunitas media dan ormas di Bojonegoro, Kang Najib berharap aksi seperti ini menjadi pemantik bagi lembaga lain untuk memberikan kontribusi nyata sesuai kebutuhan publik. Baginya, transparansi dan keberanian dalam mengawal pembangunan adalah kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih. (Red)
