Kabarnews.net,Trenggalek-Tanggap cepat pasca-bencana, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin segera memimpin rapat koordinasi dengan jajaran terkait untuk membahas penanganan dampak banjir dan tanah longsor yang melanda daerahnya pada 19 Mei lalu. Bencana yang dipicu oleh curah hujan ekstrem ini menyebabkan banjir bandang di sejumlah kecamatan seperti Trenggalek, Pogalan, Gandusari, Kampak, dan Munjungan, serta tanah longsor di beberapa titik, termasuk Dusun Kebonagung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, yang menelan 6 korban jiwa.
Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah, Pemkab Trenggalek mengambil langkah strategis dengan menyiapkan relokasi bagi 71 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak, termasuk warga yang rumahnya berada di zona sangat rawan. Langkah ini krusial untuk menjamin keselamatan warga dan memberikan tempat tinggal yang lebih aman dan layak.
Usai rapat di Gedung Bhawarasa, Bupati Arifin mengungkapkan optimisme terkait proses relokasi. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi atas dukungannya. Tinggal nanti kita sepakati lokasi yang aman bagi warga terdampak,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa usulan lokasi relokasi sudah diajukan oleh Kepala Desa Depok, dan Pemerintah Provinsi telah memberikan lampu hijau. Sambil menunggu kesepakatan lokasi, Pemkab fokus pada penyediaan kebutuhan mendesak seperti air bersih.
Bupati Arifin menegaskan pentingnya relokasi, terutama mengingat kondisi tanah di lokasi longsor yang rentan akibat topsoil tipis dan batuan yang berisiko longsor. Solusi ini diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana susulan, khususnya saat musim hujan. “Kami ingin memastikan warga yang direlokasi tetap bisa melanjutkan kehidupan dengan layak, terutama agar lokasinya tidak terlalu jauh dari sumber mata pencarian mereka,” imbuhnya.
Meskipun usulan lokasi relokasi sudah ada, Pemkab Trenggalek akan tetap melakukan verifikasi kelayakan. Pengalaman dari kasus di Ngrandu, di mana usulan lokasi masih berada di daerah dengan kemiringan ekstrem, menjadi pelajaran. “Kalau mau Cut and Fill, harganya juga lebih mahal dari membangun rumahnya sendiri. Maka kita minta lahannya yang memang aman. Tidak berada di kawasan yang rawan. Kemudian secara anggaran kita juga bisa optimalkan,” terang Arifin.
Tak hanya itu, penanganan banjir di Desa Ngares juga menjadi perhatian. Pemkab tengah menunggu persetujuan warga untuk pembebasan lahan sekitar 100 m² guna pembangunan tanggul permanen oleh BBWS/Kementerian PU. “Saya juga melakukan komunikasi dengan kepala BBWS dan juga Kementerian PU. Melalui sambungan Whatsapp kita sudah kirimkan tanggap bencananya dan beliau sudah menurunkan tim kaji cepat untuk segera pembangunan,” kata Bupati yang akrab disapa Mas Ipin ini, menekankan bahwa kesepakatan bermeterai dari warga sangat dinantikan agar pembangunan tanggul bisa segera dieksekusi.(lgg)