kabarnews.net.TULUNGAGUNG — Di tengah hiruk-pikuk birokrasi yang kerap menyembunyikan diri di balik laporan dan seremonial, suara rakyat kembali menggema. Kali ini, bukan sekadar desas-desus. LSM BADAK (Barisan Anak Daerah Analis Kebijakan) menyorot tajam dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.
(12 September 2025)
Suwandi, Ketua LSM BADAK, bukan hanya bicara. Ia meneliti, mencocokkan, dan mengungkap. Berawal dari orasi demonstran di Gedung DPRD pada 11 September lalu, ia menyandingkan materi tuntutan dengan DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran) yang ia kantongi. Hasilnya? “Benar adanya,” tegas Suwandi, dengan sorot mata yang tak bisa ditawar.Peta TulungagungPlatform aktivisme online
> “Saya croscek lagi dengan foto dan video sosialisasi di aula Dinas Pendidikan. Yang hadir bukan Komisi A yang seharusnya bermitra, tapi anggota dewan dari fraksi lain. Ini bukan sekadar kejanggalan, ini pola,” ujarnya.Pelatihan tata kelolaSoftware manajemen anggaran
Dugaan Mark Up Anggaran: Ketika Angka Bicara Lebih Jujur dari Retorika
Contoh paling mencolok adalah pengadaan laptop dengan harga Rp15.600.000 per unit. Padahal, di platform e-commerce seperti Shopee, harga laptop serupa tak sampai Rp10 juta, sudah termasuk PPN. Lebih mencengangkan lagi, pengadaan Interactive Flat Panel rakitan 86 inci dihargai Rp210 juta. Padahal, harga barang serupa di toko daring yang masuk SIPLah tak pernah menyentuh angka Rp100 juta.
> “Ini bukan sekadar selisih. Ini adalah luka yang menganga di tubuh anggaran pendidikan kita,” kata Suwandi.
Ketika Pendidikan Dijadikan Ladang, Bukan Ladang Pembebasan
Dalam pandangan yang tajam dan filosofis, pendidikan seharusnya menjadi jalan pembebasan. Namun ketika anggaran pendidikan dijadikan ladang permainan, maka yang tumbuh bukanlah generasi emas, melainkan generasi yang mewarisi kebusukan sistem.
“Jika pendidikan dikorup, maka masa depan bangsa digadaikan. Kita tidak sedang bicara angka, kita sedang bicara nasib anak-anak kita,” tegas Suwandi.
LSM BADAK menyerukan agar aparat penegak hukum turun tangan. Bukan untuk sekadar klarifikasi, tapi untuk investigasi yang menyeluruh. Dugaan KKN bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi pengkhianatan terhadap amanah publik.
“Kami tidak menuduh, kami menuntut kejujuran. Karena kejujuran adalah fondasi dari negara yang ingin bermartabat,” tutup Suwandi.
Dalam semangat, Suwandi”, kritik bukanlah kebencian, melainkan cinta yang mendalam terhadap bangsa. Ketika rakyat bersuara, itu bukan ancaman, tapi pengingat bahwa kekuasaan harus tunduk pada nurani. Dugaan KKN di Dinas Pendidikan Tulungagung bukan sekadar berita, tapi panggilan moral untuk kembali menata ulang arah pembangunan: dari yang semu menuju yang hakiki.(red)
