- Wabup Trenggalek Tegaskan: Sosialisasi DTSEN Harus Akurat, Transparan, Jangan Sampai Ada Warga Tertinggal
- L Berbasis data kependudukan, sistem ini menjadi dasar penyaluran bantuan sosial sekaligus penanganan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, baik dari APuBN, APBD, maupun APBDes sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.”Kita akan melakukan satu proses pendataan. Jangan sampai ada masyarakat kita yang tertinggal. Ikuti dengan baik sehingga informasi ke bawah bisa maksimal. Dengan begitu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan Kabupaten Trenggalek,” ujar Mas Syah, sapaan akrab Wakil Bupati, saat memimpin kegiatan sosialisasi, Rabu (30/7/2026).Plt. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek, Christina Ambarwati, menjelaskan perbedaan mendasar antara DTSEN dan DTKS. Jika DTKS berisi data warga rentan yang dimasukkan oleh pemerintah desa, Dinas Sosial, maupun Kementerian Sosial, maka DTSEN mencakup seluruh penduduk yang NIK-nya sudah terekam. Data ini kemudian dikelompokkan menjadi sepuluh desil kedalaman sosial, sehingga penyaluran bantuan dapat lebih akurat dan mengurangi kesalahan penempatan.
“DTSEN berisi semua penduduk yang memiliki NIK yang sudah terekam. Karena basisnya adalah basis data kependudukan,” ungkap Christina.Dalam kesempatan yang sama, dibahas juga upaya penanganan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang dinonaktifkan sebanyak 16 ribu warga pada periode Mei–Juni 2025. Penonaktifan ini terjadi karena ketidaksesuaian data, seperti NIK ganda, penerima telah meninggal, berada di luar desil 1–5, atau belum melakukan perekaman biometrik.Dari jumlah tersebut, sekitar 1.600 warga dipastikan dapat diproses reaktivasinya dengan syarat telah melakukan perekaman biometrik. Disdukcapil telah membuka layanan perekaman di kantor kecamatan bagi warga yang sehat, sedangkan yang sakit atau sedang dirawat dapat menghubungi petugas untuk pelayanan khusus.Tata cara pengaktifan kembali dilakukan melalui pengiriman berkas lewat WhatsApp layanan Dinas Sosial, tanpa perlu datang langsung. Berkas meliputi surat pengantar desa, keterangan desil, bukti perekaman biometrik, serta surat keterangan penyakit kronis dari dokter yang memiliki nomor registrasi.
Terkait ketidaktepatan data di lapangan, Christina menyebutkan tersedia mekanisme sanggah melalui Musyawarah Desa maupun pemutakhiran data berkala. Baik warga yang seharusnya menerima namun belum terdaftar (exclusion error) maupun yang terdaftar padahal tidak berhak (inclusion error) dapat diajukan perbaikannya melalui jalur yang telah ditetapkan.
Dengan berjalannya sistem DTSEN, diharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Trenggalek dapat merujuk pada satu sumber data yang sama, sehingga penanganan kemiskinan menjadi lebih terarah, cepat, dan akurat, serta manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan.(lgeng Tim -red)
